RADAR24.ID | LAMPUNG TIMUR — Tak Ada Iktikat Baik Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Terkait Penataan Anggaran secara Sepihak dengan dalih refokusing anggaran untuk kepentingan covid19, Fraksi PKB juga dukung DPRD gunqkan hak interpelasi.
Menurut Basuki Ahmad, Anggaran yang diperlukan untuk percepatan penanganan covid-19 mencapai 61 M, ada Silpa 195 M,
“Ada disparitas pemangkasan anggaran Antar OPD yang sangat tajam, ada dinas yg kegiatanya utuh tetapi ada dinas yg dipangkas habis seperti dinas pertanian padahal PDRB Lamtim Diatas 65% disektor ini” Ujarnya 26/08/2020.
Basuki menyindir Pemerintah daerah tidak berpihak kepada petani padahal lebih dari 65% masyarakat Lamtim Menggantungkan hidup dan kehidupan ekonominya disektor ini
” Silpa harus digunakan untuk pemulihan ekonomi diera new normal ini” ungkapnya.
Dijelaskan pula bahwa, APBD Perubahan menjadi sangat urgen untuk dilakukan. menginggat ada target Pendapatan Daerah Tidak Tercapai, Maka harus ditata ulang Struktur Belanja Daerah, Jangan Dipaksakan untuk Belanja yang tidak prioritas, DPRD meminta Pemda fokus terhadap kepentingan Pemulihan Ekonomi, khususnya Petani dan UMKM
” Apalagi keengganan Pemda untuk membahas APBD P jelas adalah upaya sepihak untuk menggerdilkan fungsi Penganggaran dan sekaligus pengawasan oleh DPRD” Kata Ahmad Basuki lagi.
DPRD ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk menggerakan kembali perekonomian melalui instrumen Perubahan APBD 2020 ini
” Kami ini anggota DPRD tersebar di dapil-dapil dan dikecamatan, kami setiap hari bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Kami merasakan betul yg dirasakan masyarakat terkait dengan persoalan lesunya ekonomi gegara dilanda pandemi yg sudah berlangsung hampir 5 bulan ini” Pungkasnya.
Pewarta Agus Salim
Editor Abdul Jabar
