RADAR24.ID | LAMPUNG TIMUR — Jelang akan dilaksanakannya pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang , Pemerintah kabupaten Lampung Timur gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah . Tidak kurang dari 256 Milyar digelontorkan untuk menggenjot pembangunan di kabupaten Bumi Tuah pepadan itu.
Namun menurut sejumlah masyarakat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur itu hanya membuang buang anggaran, Lantaran buruknya kwalitas pembangunan yang dilakukan oleh pekerja di lapangan.
Ketua Penasehat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) galaksi Lampung Timur, Sofyan Subing mengatakan, selama ini pemerintah selalu membanggakan besarnya jumlah dana yang di gelontorkan,
“Jumlah dana ini kan Kwantitas, artinya yang di sorot oleh masyarakat, LSM tidak hanya itu, kalau Kwantitas ini tidak di imbangi dengan kwalitas bukan suatu keberhasilan,ini adalah bagian dari masalah” Ujarnya kepada Radar24.id di Sukadana, Lampung Timur 25/09/2020.
Menurut Sofyan, Masyarakat berhak mempertanyakan Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh pemerintah.
Baca juga: Tiga Hari Selesai Proyek, Aspal 5,3 Km Jalan Kapten Sutiman Lamtim Ambyar
Sofyan juga menyebut, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk menunjukkan sikap terkait persoalan-persoalan rakyat, dengan berkomunikasi lewat LSM ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang punya kosentrasi terkait hal itu.
Menurut Sofyan hal itu bukan untuk mengistimewakan Kelompok atau LSM, namun DPRD juga bisa berkolaborasi dengan kelompok yang konsen terhadap hal tersebut.
” Silahkan di ajak komunikasi, Bohong kalau DPR itu mampu untuk bekerja mengawasi semua itu, karena apa ? Anggota Dewan itu terbatas l, makanya di perlukan instrumen. Instrumen itu dengan memanfaatkan NGo/LSM” Pungkasnya.
Hal yang sama di sampaikan oleh ketua LSM Maju Adil Aman Sentosa (MAJAS) Lampung, Tarmizi Tihang, meminta pemerintah kabupaten Lampung Timur lebih memperhatikan kepentingan masyarakat,
” Jangan karena ada kesempatan lalu hanya mengerjakan proyek asal jadi, kami minta pemerintah ikut bertanggung jawab dengan hal ini, kalau perlu bersama Masyarakat LSM MAJAS siap untuk datang dan mempertanyakan langsung persoalan ini ke Pemkab Lamtim” Ujarnya.
Agus Salim
Radar24
